Diskusi Organisasi Profesi Dan Kode Etik Guru

Tugas Mata Kuliah Profesi Keguruan FKIP Universitas Djuanda: Mahasiswa memberikan jawaban berupa komentar berdasarkan kajian terkait pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! (Paling lambat 25 Maret 2021)

Jawaban akan diupdate oleh dosen secara berkala. Kerjakan secara cermat dan sebaik-baiknya!

  1. Bagaimana fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru di era milineal seperti tahun 2021 ini?
  2. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran ringan, sedang, dan berat?
  3. Bagaimana kode etik menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sebagai guru?
  4. Bagaimana hubungan guru dengan organisasi profesinya dan pemerintah? (anda harus membaca tentang kode etik profesi guru)

Selamat Belajar!

39 thoughts on “Diskusi Organisasi Profesi Dan Kode Etik Guru

  1. Feni Auliansah says:

    Feni Auliansah
    H.1810301

    Jawaban pertanyaan :
    1. Fungsi organisasi profesi guru di era milenial seeprti ini pastinya tidak berubah melainkan hanya memperkukuh fungsi yang ada seperti,
    a. Fungsi pemersatu sebagai wadah bagi profesi guru yang membangun pendidikan.
    b. Fungsi peningkatan kemampuan profesi dan wawasan kependidikan, selain menjadi wadah yang menampung profesi guru, organisasi ini memberikan feedback yang positif bagi ke profesionalan guru yakni peningkatan kemampuan seorang guru.
    c. menjaga dan mencapai tujuan dari organisasi profesi guru itu sendiri.
    d. Untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan memajukan pendidikan nasional.
    Kewenangan dari organisasi profesi ini kita ambil contoh dari kewenangan PGRI sebagai organisasi guru yang telah tercantum pada pasal (42) :
    a. menetapkan & menegakan kode etik guru
    b. memberikan bantuan hukum kepada guru
    c. memberikan perlindungan profesi guru
    d. melakukan pengembangan dan pembinaan untuk profesi guru
    e. memajukan pendidikan nasional (Indonesia)

    2. Yang di maksud dengan ringan, sedang, dan berat merupakan bagian dari kode etik guru yakni sanksi atau punishment dari pelanggaran yang dilakukan oleh guru yang telah ditetapkan pada kode etik guru indonesia, pelanggaran terdiri atas pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

    3. Kode etik guru dibuat untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dari pernyataan tersebut kita dapat ketahui kode etik merupakan norma dan etika yang menjadikan guru itu profesional dalam menjalankan tugas belajar dan pendidikan itu bersifat menyeluruh termasuk untuk arahan guru baru menjadi profesional. Dari fungsi kode etik guru pun di jelaskan bahwa agar guru mampu meningkatkan kualitas pelayan sehingga profesi diakui dan digunakan masyarakt untuk membantu memecahkan masalah.

    4. Hubungan guru dengan organisasinya
    a. Guru sebagai anggota dari organisasi profesi keguruan harus ikut andil dan berpartisipatifpada program organisasi.
    b. Guru tidak bisa keluar dari organisasi tanpa alasan yang relevan.
    c. Guru harus bertanggung jawab dan menjunjung tinggi tindakan dalam menjalankan tugas organisasi.
    d. Guru memajukan organisasi, mengembangkan organisasi, dan tidak merendahkan/merugikan nama organisasi.

    Hubungan guru dengan Pemerintah
    a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan yang di tetapkan dalam UUD 1945 tentang sistem pendidikan nasional, dan undang-undang tentang guru dan dosen.
    b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya
    c. Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatakan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa.
    d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang di bebankan oleh pemerintah/satuan pendidik untuk kemajuan belajar dan pendidikan
    e. Guru tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan negara.

  2. Siti Hafazillah Astiasari says:

    Jawaban
    1. Kompetensi profesional yang dimiliki seorang guru tidak hanya didapat setelah dia mendapat sertifikat pendidik, akan tetapi kompetensi ini juga harus diasah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kontinu melalui organisasi profesi keguruan. Apalagi organisasi guru pada era milineal seperti saat ini, para guru dituntut untuk terus berinovasi dan bertransformasi sesuai dengan perkembangan jaman. Maka dari itu, fungsi dan kewenangan organisasi profesi ditahun 2021 dapat digunakan sebagai jembatan dalam meningkatkan tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, organisasi profesi dapat menjadi wadah dalam menampung serta menyerap aspirasi guru dari akar rumput yang diharapkan mampu memberikan bantuan moril dan hukum apabila terjadi suatu permasalahan yang dilakukan oleh guru. Dengan demikian, organisasi profesi guru pun kembali hidup sesuai dengan tujuan dari organisasi pendidikan.

    2. Berdasarkan Pasal 8 ayat :
    (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.
    (2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
    Sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru adalah tergantung pada berat ringannya pelanggaran tersebut. Sanksi yang berat adalah sanksi moral. Sanksi yang akan dikeluarkan itu tentunya tidak dijatuhkan secara langsung, tetapi melalui beberapa tingkatan, yaitu pertama peringatan atau teguran, kedua skorsing, dan ketiga tindakan administratif. Akan tetapi, guru tidak secara serta-merta dapat dikenai sanksi karena tudingan melanggar kode etik profesinya. Pemberian sanksi itu berdasarkan atas rekomendasi objektif. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap KEGI merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).

    3. Kode etik guru adalah norma dan asas yang dijadikan sebagai pedoman sikap dan tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap guru di dalam melakanakan tugas profesinya dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah atau di masyarakat. Dengan adanya pengembangan profesionalisme maka kode etik guru yang ada akan lebih substansial dan aplikatif. Sehingga tujuan pendidikan secara umum dapat tercapai. Dalam hal ini seperti rekrutmen guru, dan upaya peningkatan mutu serta profesionalitas melalui kode etik guru maupun berbagai macam kegiatan fomal dan non formal menjadi strategi yang harus diperhatikan. Afdila (2016) menyatakan bahwa Implementasi kode etik profesi terhadap profesionalisme guru di sekolah laboratorium percontohan Universitas Pendidikan Indonesia dapat dikatakan positif dan signifikan. Implementasi kode etik profesi memberikan pengaruh terhadap profesionalisme guru, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana dan metodologi. Oleh karena itu, pemantapan dalam implementasi kode etik harus mendapatkan perhatian khusus karena dapat meningkatkan profesionalisme guru.

    4. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk mengetahui dan menguasai segala persoalan dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Guru yang baik akan selalu dapat memaksimalkan potensi belajar setiap siswanya di kelas mereka. Mereka memahami bahwa kunci untuk memaksimalkan potensi siswanya adalah dengan membina hubungan guru-murid yang baik. Membangun hubungan dengan murid, memiliki tantangan tersendiri karena setiap murid tidak dapat di perlakukan sama dan itu semua membutuhkan waktu. Selain hubungan antara guru dan murid, adapula hubungan antara guru dengan organisasi profesinya dan pemerintah, seperti berikut.
    • Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi
    1) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    2) Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
    3) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
    4) Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya. 
    5) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. 
    6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. 
    7) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. 
    8) Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
    • Hubungan Guru dengan Pemerintah
    1) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundangundangan lainnya.
    2) Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
    3) Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
    4) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. 
    5) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  3. Siti Hafazillah Astiasari says:

    Jawaban :
    1. Kompetensi profesional yang dimiliki seorang guru tidak hanya didapat setelah dia mendapat sertifikat pendidik, akan tetapi kompetensi ini juga harus diasah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kontinu melalui organisasi profesi keguruan. Apalagi organisasi guru pada era milineal seperti saat ini, para guru dituntut untuk terus berinovasi dan bertransformasi sesuai dengan perkembangan jaman. Maka dari itu, fungsi dan kewenangan organisasi profesi ditahun 2021 dapat digunakan sebagai jembatan dalam meningkatkan tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, organisasi profesi dapat menjadi wadah dalam menampung serta menyerap aspirasi guru dari akar rumput yang diharapkan mampu memberikan bantuan moril dan hukum apabila terjadi suatu permasalahan yang dilakukan oleh guru. Dengan demikian, organisasi profesi guru pun kembali hidup sesuai dengan tujuan dari organisasi pendidikan.

    2. Berdasarkan Pasal 8 ayat :
    (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.
    (2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
    Sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru adalah tergantung pada berat ringannya pelanggaran tersebut. Sanksi yang berat adalah sanksi moral. Sanksi yang akan dikeluarkan itu tentunya tidak dijatuhkan secara langsung, tetapi melalui beberapa tingkatan, yaitu pertama peringatan atau teguran, kedua skorsing, dan ketiga tindakan administratif. Akan tetapi, guru tidak secara serta-merta dapat dikenai sanksi karena tudingan melanggar kode etik profesinya. Pemberian sanksi itu berdasarkan atas rekomendasi objektif. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap KEGI merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).

    3. Kode etik guru adalah norma dan asas yang dijadikan sebagai pedoman sikap dan tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap guru di dalam melakanakan tugas profesinya dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah atau di masyarakat. Dengan adanya pengembangan profesionalisme maka kode etik guru yang ada akan lebih substansial dan aplikatif. Sehingga tujuan pendidikan secara umum dapat tercapai. Dalam hal ini seperti rekrutmen guru, dan upaya peningkatan mutu serta profesionalitas melalui kode etik guru maupun berbagai macam kegiatan fomal dan non formal menjadi strategi yang harus diperhatikan. Afdila (2016) menyatakan bahwa Implementasi kode etik profesi terhadap profesionalisme guru di sekolah laboratorium percontohan Universitas Pendidikan Indonesia dapat dikatakan positif dan signifikan. Implementasi kode etik profesi memberikan pengaruh terhadap profesionalisme guru, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana dan metodologi. Oleh karena itu, pemantapan dalam implementasi kode etik harus mendapatkan perhatian khusus karena dapat meningkatkan profesionalisme guru.

    4. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk mengetahui dan menguasai segala persoalan dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Guru yang baik akan selalu dapat memaksimalkan potensi belajar setiap siswanya di kelas mereka. Mereka memahami bahwa kunci untuk memaksimalkan potensi siswanya adalah dengan membina hubungan guru-murid yang baik. Membangun hubungan dengan murid, memiliki tantangan tersendiri karena setiap murid tidak dapat di perlakukan sama dan itu semua membutuhkan waktu. Selain hubungan antara guru dan murid, adapula hubungan antara guru dengan organisasi profesinya dan pemerintah, seperti berikut.
    • Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi
    1) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    2) Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
    3) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
    4) Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya. 
    5) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. 
    6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. 
    7) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. 
    8) Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
    • Hubungan Guru dengan Pemerintah
    1) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundangundangan lainnya.
    2) Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
    3) Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
    4) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. 
    5) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  4. Euis Mauna Mujibah says:

    Jawaban
    1. Perkembangan zaman menuntut kita untuk terus mengupdate pengetahuan serta ilmu yang kita miliki, begitu halnya dengan fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru di era milenial ini tentunya harus bisa menjadi penopang meningkatnya profesonalisme seorang guru. Seorang guru memiliki kompetensi profesionalisme tidak hanya didapat ketika setelah dia mendapatkan sertifikat pendidikan, akan tetapi seharusnya dimiliki ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan melalui organisasi profesi guru ini. Untuk menjadi organisasi profesi zaman now, organisasi profesi guru harus bisa menyeimbanginya dengan perkembangan pendidikan. Dapat diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta menyeluruh samapai dengan ke tingkat paling bawah yaitu para guru. Kemudian dalam pelaksanannya juga dapat dilakukan sistem zonasi, sehingga memudahkan untuk para guru dalam ikut serta kegiatan tersebut. Kedepannya diharapkan pemerintah dan organisasi profesi guru dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik untuk menyuarakan apresiasi guru dan pemerintah dapat memberikan kebijakan yang benar untuk mensejahterakan para guru.

    2. Dalam penerapan kode etik tentunya tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran. Pelanggaran di sini terdiri dari pelanggaran ringan, sedang dan juga berat itu semua disesuaikan dengan dampak atau kerugian yang ditimbulkan. Pelanggaran sudah tidak asing lagi ditelinga kita, apalagi pelanggaran ini sangat berkaitan dengan yang namanya peraturan, di mana ada peraturan tidak menutup kemungkinan pasti ada pelanggaran dan pelanggaran ini tentunya ada sanksi yang didapatkan oleh si pelaku pelanggaran. Di dalam kode etik tidak sedikit orang yang melakukan pelanggaran, tentunya dengan pelanggaran-pelanggaran ynag berbeda, ada yang melanggar di tinggkat ringan, sedang dan bahkan berat.

    3. Guru merupakan seorang yang menjadi tombak perubahan bangsa dalam dunia pendidikan. Jika seorang guru dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, maka penerus bangsa ini akan menjadi penerus yang dapat berbakti kepada bangsa dan negara. Untuk menjadi seorang guru yang profesionalisme tentunya ada banyak cara, salah satunya dengan kita berpedoman dan mengikuti aturan kode etik yang berlaku dan itu dapat meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru. Dengan kode etik, guru akan lebih baik dalam bersikap dan berperilaku, di mana tujuan dari kode etik itu sendiri menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia dan bermartabat dan tentunya yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang.
    Guru yang berpedoman pada kode etik tentunya akan menjadi sosok guru yang profesional, karena dia mampu mengendalikan dirinya ketika dihadapkan dengan situasi sulit contohnya ketika melihat kegaduhan yang dibuat oleh siswanya di kelas guru itu mampu meredakannya tanpa harus memarahi siswa tersebut akan tetapi dengan cara berbuat sesuatu yang dapat menarik perhatian siswa.

    4. Hubungan guru dengan organisasi profesinya dapat kita buat point-pointnya, antara lain sebagai berikut:
    1. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan ikut serta secara aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat untuk kepentingan dibidang pendidikan
    2. Guru aktif dalam mengembangkan organisasi baik itu dari program-programnya ataupun menjadikan organisasi profesi guru itu sendiri menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk menujang kesejahteraan para guru.
    3. Guru berhak menerima tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi profesi dalam bentuk rasa tanggung jawab dan inisiatif.
    4. Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan tanpa ada alasan yang jelas.

    Hubungan guru dengan pemerintah dapat dipointkan sebagai betikut:
    1. Guru memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan program pengembangan di bidang pendidikan, sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945, tentang sistem pendidikan.
    2. Guru membantu program pemerintah salah satunya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa .
    3. Guru berusaha dalam menciptakan, memelihara serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
    4. Guru tidak menghidari kewajiban yang diberikan oleh pemerintah untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
    5. Guru tidak berbuat kesalahan yang nantinya akan berakibat merugian pada negara.

  5. Nenden Safira says:

    1. Fungsi dan kewenangan Organisasi Keguruan
    a. Fungsi pemersatu
    Organisasi keguruan merupakan suatu wadah/tempat pemersatu semua guru, Dengan mempersatukan potensi tersebut diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat penguna jasa profesi ini.
    b. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesi
    Fungsi yang kedua adalah peningkatan kemampuan profesi. Guru sebagai anggota profesi harus bisa meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi tersebut. Dengan mengikuti organisasi tersebut diharapkan guru dapat meningkatkan dan mengembangkan karier,kemampuan, kewenangan professional,martabat dan kesejahteraan.
    Kewenangan organisasi keguruan
    1. menetapkan dan menegakkan kode etik guru
    2. memberikan bantuan hukum kepada guru
    3. memberikan perlindungan profesi guru
    4. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, memajukan pendidikan nasional.

    2. pelanggaran kode etik guru
    Ringan sedang dan berat merupakan bagian dari kode etik guru yakni sanksi atau punishment dari pelanggaran yang dilakukan guru dan telah ditetapkan di kode etik guru Indonesia, pelanggaran ini terdiri atas pelanggaran ringan, sedang dan berat.

    3. Dalam menunaikan tugasnya sebagai seorang guru, kode etik merupakan salah satu elemen penting yang mampu menopang kinerja guru sehingga terjadi transformasi diri yang optimal menuju pribadi yang profesional. Kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Kode etik adalah kumpulan peraturan atau norma-norma atau perbuatan. Kode etik dapat diartikan sekumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi perbuatan tingkah laku. Kode etik profesi keguruan adalah kumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi para guru sebagai pedoman bersikap, berbuat atau bertindak dalam praktik keguruannya

    4. Hubungan guru dengan organisasi profesinya :
    a) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    b) Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan
    c) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
    d) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya
    e) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
    f) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya.
    g) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
    h) Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
    Hubungan guru dengan pemerintah :
    a) Guru harus memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan perundang-undangan lainnya.
    b) Guru membatu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
    c) Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    d) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
    e) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  6. Raden Siti Mariam says:

    1. Seperti yang kita ketahui bahwa jabatan sebuah profesi tentu harus mempunyai wadah untuk menyatukan langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, seperti organisasi profesi. Fungsi organisasi profesi guru adalah untuk dapat menyatukan dan mengendalikan gerak dan langkah dalam pembinaan dan upaya peningkatan kapasitas guru dalam profesinya. Sedangkan kewenangan organisasi profesi guru bertujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat. Jika melihat dari kondisi di era milenial saat ini, dimana perkembangan teknologi digital juga sudah sangat pesat, ini bisa digunakan untuk dapat menampung aspirasi guru baik melalui website yang dibuat organisasi guru, agar guru dapat lebih mudah ketika ingin menyalurkan aspirasi mereka. Dengan adanya fungsi dan kewenangan guru di era milenial seperti sekarang ini, baik aspirasi maupun permasalahan yang dihadapi guru bisa dengan mudah di sampaikan. Organisasi profesi guru dapat menjadi fasilitator untuk dapat menampung aspirasi dan mensejahterakan profesi guru. Serta bisa menjadi landasan bagi guru dalam mengatasi permasalahan maupun melaksanakan perannya dengan baik dan tepat sebagai seorang pendidik.

    2. Ketika seseorang dalam profesinya melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran ringan, sedang, maupun berat tentu akan diberikan sanksi atau hukuman yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, ketika melakukan pelanggaran dan membuat kerugian tentu akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan juga beragam tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari sanksi ringan berupa teguran atau peringatan bahkan bisa sampai hukuman yang berat ketika melakukan pelanggaran yang merugikan dan menyalahi aturan profesi itu sendiri. Dan dengan adanya sanksi yang diberikan juga bertujuan untuk dapat memberikan arahan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan memperbaiki diri menjadi lebih baik.

    3. Kode etik bagi suatu organisasi tentu sangat penting, karena kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya. Dalam menunaikan tugas sebagai seorang guru, kode etik merupakan salah satu elemen penting yang mampu menopang kinerja guru sehingga terjadi transformasi diri yang optimal menjadi pribadi yang profesional. Dengan adanya kode etik profesi guru tentu menjadi arahan serta pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi, terhindar dari perpecahan maupun pertentangan internal profesi, dan sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga jasa profesi guru dapat diakui dan digunakan oleh masyarakat. Kode etik profesi keguruan ini berupa kumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi para guru sebagai pedoman bersikap, berbuat atau bertindak dalam praktik keguruannya sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme nya sebagai seorang guru. Serta menjadi guru yang mengedepankan etika yang baik untuk dapat terciptanya kualitas kerja dan kualitas pribadi yang baik juga.

    4. Hubungan guru dengan organisasi profesinya yaitu sebagai berikut:
    Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan;
    Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan;
    Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat;
    Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya; Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya; Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya;
    Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya; dan Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Hubungan guru dengan pemerintah yaitu sebagai berikut:
    Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
    Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
    Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
    Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  7. Sri Misniyati says:

    1). 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

    2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

    3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latarbelakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

    4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan

    5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

    2). 1. Pelanggaran Ringan adalah pelanggaran yang tidak membahayakan keselamatan jiwa manusia, akan tetapi akan berbahaya jika tidak segera di tanggulangi.
    2. Pelanggaran ham sedang seperti tawuran pelajar, larangan untuk berkelompok, penghinaan, mencuri, dan mengganggu ketertiban umum.
    3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang berbahaya dan membahayakan nyawa manusia. contoh : penganiayaan, pembunuhan, perampokan.

    3). 1.Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.

    2.Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.

    3.Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan danpembinaan.

    4.Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.

    5.Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggungjawab bersama terhadap pendidikan.

    6.Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.

    7.Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.

    8.Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.

    9.Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan

    4). Hubungan guru dengan organisasi profesinya dan pemerintah itu sangat penting banget. Karna apa ? Karna penegakan kode etik guru Indonesia yang disiapkan organisasi guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), bertujuan untuk menegakkan kehormatan dan wibawa guru yang profesional. Adanya kode etik guru, menjadi acuan bagi guru dalam bertindak sesuai profesinya yang selama ini TIDAK JELAS. Kode etik pun menjadi acuan, untuk dapat melihat sejauh mana guru mengemban tugasnya dengan menjunjung etika profesi. Kode etik guru yang mulai ditegakkan pada 2013, berisi 70 panduan etika dan norma bagi guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Panduan tersebut mengatur tujuh hubungan guru dengan peserta didik, orang tua/wali murid, masyarakat, sekolah dan rekan sejawat, profesinya, organisasi profesi gurunya, dan pemerintah.

  8. Siti Alfiah says:

    Berikuat jawaban menurut Alfiah :
    1. Fungsi dan kewenangan organisasi profesi keguruan di era milenial 2021 tidaklah jauh dengan apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang atau bahkan harus tetap dijalankan dengan lebih baik lagi agar tujuan dari organisasi profesi ini tercapai. Contohnya PGRI, dalam pasal 42 disebutkan bahwa salah satu wewenangnya adalah untuk menetapkan dan menegakan kode etik guru dan memajukan pendidikan. Adapun untuk fungi organisasi profesi keguruan adalah menjadi pemersatu dan peningkatan kemampuan profesional.
    2. Pelanggaran ringan adalah suatu larangan yang telah ditetapkan oleh pembuat larangan berupa kasus-kasus ringan dan apabila dilakukan, si pelaku akan dikenakan hukuman yang masih bersifat ringan. Demikian juga pelanggaran sedang adalah suatu larangan yang telah ditetapkan oleh pembuat larangan berupa kasus-kasus yang lumayan tinggi nilainya dibandingkan dengan kasus-kasus ringan dan apabila dilakukan, maka si pelaku akan dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan hukuman pelanggaran ringan, sedangkan pelanggaran berat adalah suatu larangan yang telah ditetapkan oleh pembuat larangan berupa kasus-kasus berat atau lebih tinggi dengan pelanggaran sedang dan apabila dilakukan, maka si pelaku akan dikenakan hukuman yang berat pula.
    3. Yaitu dengan cara membuat dan menegakkan kode etik sesuai dengan kebutuhan guru dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru serta setiap guru harus dapat menjalankan kode etik tersebut dengan baik dan sempurna sehingga tujuan dirumuskannya kode etik tersebut tercapai.
    4. Hubungan guru dengan organisasi profesi dan pemerintah tidaklah dapat dipisahkan karena semuanya merupakan komponen yang saling mendukung untuk bisa menciptakan pendidikan yang terbaik. Adapun contoh hubungannya antara lain :
    a. Hubungan guru dengan organisasi profesinya : guru menjadi anggota organisasi, dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan
    b. Hubungan guru dengan pemerintah : guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan

    Sekian jawaban Alfiah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan…

  9. Lusi Yastuti Hardiyanti says:

    1. Organisasi profesi guru memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi pemersatu untuk memberikan dorongan dan menggerakkan serta membentuk suatu organisasi. Jadi para profesional terdorong untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Sedangkan fungsi peningkatan kemampuan profesional untuk membentuk ikatan profesi dalam peningkatan mengembangkan karier , kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Adapun kewenangan organisasi profesi guru sebagaiman diatur dalam pasal 42 UU nomor 14 tahun 2005 adalah; a) menetapkan dan menegakkan kode etik guru; b) memberikan bantuan hukum kepada guru; c) memberikan perlindungan profesi; d) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan e) memajukan pendidikan nasional.

    2. Dalam profesi keguruan tentunya memiliki kode etik. Jika kode etik ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Ringan sedang dan berat ini merupakan bagian dari kode etik guru yakni sanksi atau punishment dari pelanggaran yang dilakukan guru dan telah ditetapkan di kode etik guru Indonesia, pelanggaran ini terdiri atas pelanggaran ringan, sedang dan berat. Misalnya pelanggaran yang dilanggar itu seperti melakukan tindak kekerasan pada siswa, melanggar aturan ataupun norma yang ada. Jika guru melakukan hal seperti itu maka akan mendapatkan sanksi.

    3. Kode etik merupakan suatu elemen penting dalam menunaikan tugas bagi seorang guru. Kode etik ini mampu menopang kinerja guru sehingga terjadi transformasi diri yang optimal menuju pribadi yang profesional. Kode etik sendiri dapat diartikan sebagai norma norma / aturan bagi para guru sebagai pedoman dalam berbuat dan bertindak dalam melaksanakan kegiatannya sebagai guru.

    4. Hubungan guru dengan organisasi profesinya yaitu seperti :
    a) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    b) Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan
    c) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
    d) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya
    e) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
    f) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya.
    g) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
    h) Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Hubungan guru dengan pemerintah, yaitu :

    a) Guru harus memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan perundang-undangan lainnya.
    b) Guru membatu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
    c) Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    d) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
    e) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  10. Lusi Yastuti Hardiyanti says:

    1. Organisasi profesi guru memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi pemersatu untuk memberikan dorongan dan menggerakkan serta membentuk suatu organisasi. Jadi para profesional terdorong untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Sedangkan fungsi peningkatan kemampuan profesional untuk membentuk ikatan profesi dalam peningkatan mengembangkan karier , kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Adapun kewenangan organisasi profesi guru sebagaiman diatur dalam pasal 42 UU nomor 14 tahun 2005 adalah; a) menetapkan dan menegakkan kode etik guru; b) memberikan bantuan hukum kepada guru; c) memberikan perlindungan profesi; d) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan e) memajukan pendidikan nasional.

    2. Dalam profesi keguruan tentunya memiliki kode etik. Jika kode etik ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Ringan sedang dan berat ini merupakan bagian dari kode etik guru yakni sanksi atau punishment dari pelanggaran yang dilakukan guru dan telah ditetapkan di kode etik guru Indonesia, pelanggaran ini terdiri atas pelanggaran ringan, sedang dan berat. Misalnya pelanggaran yang dilanggar itu seperti melakukan tindak kekerasan pada siswa, melanggaran aturan ataupun norma yang ada. Jika guru melakukan hal seperti itu maka akan mendapatkan sanksi.

    3. Kode etik merupakan suatu elemen penting dalam menunaikan tugas bagi seorang guru. Kode etik ini mampu menopang kinerja guru sehingga terjadi transformasi diri yang optimal menuju pribadi yang profesional. Kode etik sendiri dapat diartikan sebagai norma norma / aturan bagi para guru sebagai pedoman dalam berbuat dan bertindak dalam melaksanakan kegiatannya sebagai guru.

    4. Hubungan guru dengan organisasi profesinya yaitu seperti :
    a) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    b) Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan
    c) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
    d) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya
    e) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
    f) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya.
    g) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
    h) Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Hubungan guru dengan pemerintah, yaitu :

    a) Guru harus memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan perundang-undangan lainnya.
    b) Guru membatu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
    c) Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    d) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
    e) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  11. Tabela Eliyanti says:

    1. Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi meningkatkan kompetensi karir wawasan kependidikan perlindungan profesi sejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat ada juga fungsi organisasi profesi kependidikan yaitu sebagai pemersatu peningkatan kemampuan profesional.
    Kewenangan organisasi profesi seperti menetapkan dan menegakkan kode etik guru memberikan bantuan hukum kepada memberikan perlindungan profesi guru melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru dan memajukan Pendidikan Nasional.
    2. Pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik berkaitan dengan profesi gurunya. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    3. Kode etik bisa menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sebagai guru karena di dalam kode etik guru berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan juga menyatakan perbuatan apa yang benar dan salah perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh seorang guru.
    4. Hubungan guru dengan profesi dan pemerintah sangatlah erat Karena Guru sebagai warga negara yang baik turut berperan serta kesuksesan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

  12. Nurul Khoiriyyah says:

    1. Fungsi organisasi profesi guru memiliki 2 fungsi diantaranya fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Maksudnya fungsi pemersatu disini adalah dorongan yang menggerakan pada profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian, dan fungsi peningkatan kemampuan profesional menurut PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi: “ tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk peningkatan mengembangkan karier , kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
    Dimana di era milenial ini fungsi dan kewenangan smaa dengan semakin berkembangnya dalam segala aspek, guru harus mampu mengembangkan baik kemampuan, kewenangan profesionalnya, dan yang lainnya.
    2. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, jika guru melanggar pemberian sanksi tidak bersifat diskriminasi dan tidak bertentangan dengan dasar organiasasi profesi dan perundang-undangan. Contoh dari pelanggaran yaitu Guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru, misalnya: suka ingkar janji, pilih kasih, memanipulasi nilai, mencuri waktu mengajar, dan lain sebagainya. Guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuannya sehingga sering melakukan kesalahan secara keilmuan.
    3. Mengapa kode etik menjadi arahan dan pedoman guru karena kode etik didalamnya sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku, dan dengan begitu kode etik harus menjadi pegangan guru. Karena bagaimanapun juga Guru merupakan panutan bagi peserta didik, bagaimana yang seharusnya guru berikan contoh sikap dan tingkah laku yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada peserta didik. Dengan begitu kode etik menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan profesionalisme guru, jadi guru perlu tau mana yang boleh dan tidak boleh dalam mendidik, mengajar, dan mengarahkan. Dan seorang guru harus menguasai kompetensi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya, karena guru bukan sekedar memberikan materi saja tetapi karakter dan kepribadian siswa juga.
    4. Hubungan guru dengan profesi diantaranya yaitu :
    a. Guru menjadi anggota aorganisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan
    c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
    d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
    e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
    f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya.
    g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
    h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Hubungan Guru dengan Pemerintah :

    a) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya.

    b) Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.

    c) Guru berusaha menciptakan, memeliharadan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD1945.

    d) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.

    e) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  13. Siti Maulidan says:

    1. Bagaimana fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru di era milenial seperti tahun 2021 ini?
    Organisasi profesi guru mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan profesional. Fungsi pemersatu memberikan dorongan yang menggerakan pada profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian, selain itu pemersatu seluruh anggota profesinya dalam menjalankan tugasnya, dengan itu diharapkan organisasi profesi guru ini mempunyai kekuatan dalam menentukan tindakan bersama. Dan juga fungsi peningkatan kemampuan profesional, fungsi ini tentunya dalam organisasi membentuk ikatan profesi guru untuk meningkatkan kemampuannya, kewenangan profesional nya, dan kesejahteraan tenaga kependidikan nya agar menjadi guru yang berkompetensi. Adapun kewenangan dari organisasi profesi guru yaitu:
    1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.
    2. Memberikan bantuan hukum kepada guru.
    3. Memberikan perlindungan profesi guru
    4. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
    5. Memajukan pendidikan nasional.
    Di era milenial seperti tahun 2021 ini, fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru masih sama atau sesuai dengan yang telah di tetapkan seperti pemaparan di atas. Fungsi dan kewenangan tersebut sudah ditetapkan pada tahun 2004 bahwa guru sebagai profesi dan pada tahun 2005 diterbitkan UU No 14 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU tersebut, PGRI sebagai organisasi profesi guru memiliki kewenangan. (Pasal 42)
    2. Apa yang di maksud dengan pelanggaran ringan, sedang dan berat?
    Pelanggaran ringan, sedang, dan berat merupakan pelanggaran yang ditujukan untuk profesi guru yang melanggar kode etik. Tentunya setiap guru yang melanggar kode etik akan diberi hukuman berupa sanksi. Sanksi pada guru yang melanggar kode etik pun dapat berupa teguran, peringatan tertulis, penurunan pangkat hingga pemberhentian, namun sanksi yang diberikan kepada guru yang melanggar kode etik itu sesuai dengan tingkat pelanggarannya, pelanggaran ringan, sedang, atau pun berat. Contoh pelanggaran guru yang sekarang sering terekspos di media sosial yaitu guru melakukan tindakan kekerasan hingga pelecehan seksual, itu merupakan contoh pelanggaran berat sehingga sanksi yang di berikan pun bisa berupa pemberhentian terhadap guru tersebut.
    3. Bagaimana kode etik menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sebagai guru?
    Kode etik merupakan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh guru sebagai pedoman dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang pendidik. Kode etik profesi guru ini tentunya memberikan pedoman kepada setiap anggota nya, oleh karena itu kode etik sangat penting bagi guru dalam menjalankan dan mencapai tujuannya. Sekarang ini, banyak sekali guru yang tidak mempunyai kompetensi guru yang seharusnya di miliki guru sehingga banyak sekali guru yang hanya mengajar tanpa tau murid nya mengerti atau tidak, yang penting guru itu sudah mengajar ceramah dan memberikan materi tanpa tau kebutuhan peserta didiknya. Dengan adanya kode etik, menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sebagai guru. Kode etiknya guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya Proses Belajar Mengajar. Guru tersebut tidak hanya mengajar ceramah menjelaskan materi tetapi guru harus mengetahui apa strategi, metode yang cocok untuk pembelajaran berlangsung yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya sehingga proses pembelajaran pun berjalan efektif sesuai tujuan pembelajaran dan guru di tuntut paham akan tentang kewajibannya sebagai guru dan juga mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas. Sehingga kode etik ini menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalme sebagai guru.
    4. Bagaimama hubungan guru dengan organisasi profesinya dan pemerintah?
    Jawab :
    Hubungan guru dengan organisasi profesinya yaitu:
    1. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas tugas organiasasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
    2. Guru menerima tugas tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan tindakan profesional lainnya.
    3. Guru memajukan organisasi profesi guru yang memberiksn manfaat bagu kepentingan kependidikan.
    4. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    5. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
    6. Guru tidak boleh menyatakan keluar dan keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
    7. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dan organisasi profesinya
    8. Guru tidak boeh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya.
    Hubungan guru dengan pemerintah:
    1. Guru mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan di bidang pendidikan sebagaimana di tetaplan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang guru dan dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
    2. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
    3. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    4. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikanpendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
    5. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  14. Zella Odristya says:

    1. Terdapat dua fungsi pada organisasi profesi keguruan, yaitu :
    -Sebagai pemersatu
    Menggerakan pada profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian, mendapatkan kehidupan yang layak, sesuai dengan profesi yang diembannya.
    -Sebagai meningkatkan kemampuan profesional
    Untuk meningkatkan perkembangan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
    Lalu kewenangannya, yaitu :
    -Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.
    -Memberikan bantuan hukum kepada guru.
    -Memberikan perlindungan profesi guru.
    -Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
    -Memajukan pendidikan nasional.

    2. -Sanksi ringan itu sanksi yang dilakukan melalui teguran lisan atau teguran tertulis
    -Sanksi sedang itu sanksi dengan pemindahan/penurunannya dari jabatannya tersebut
    -Sanksi berat itu sanksi dengan pemberhentian sementara/pemberhentian secara tetap sebagai anggota organisasi tersebut

    3. Kode etik guru ini diarahkan menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sebagai guru. Pedoman ini pula dapat melindungi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat.

    4. -Guru sebagai anggota organisasi profesi guru dan berperan secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    -Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
    -Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
    -Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.
    -Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    -Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.

  15. Fida Anisah says:

    1. Organisasi keguruan memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi pemersatu adalah dorongan yang menggerakan pada profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Sedangkan fungsi peningkatan kemampuan profesional adalah tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah. Jadi, pada era milenial ini fungsi dan kewenangan dari organisasi profesi tidak hanya sebagai perlindungan hukum ataupun pengembangan profesionalisme tetapi bagaimana organisasi profesi mampu menyuarakan suara hati dari guru-guru. Tidak hanya di tuntut untuk terus berinovasi dan bertransformasi. Suara guru pun merupakan organisasi profesi guru untuk dijadikan sebagai landasan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat, dan untuk kesejahteraan para guru.
    2. Pelanggaran ringan, sedang, dan berat merupakan suatu pelanggaran yang melanggar kode etik, setiap guru yang melakukan pelanggaran akan mendaptkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang berwenang untuk sanksi harus bersifat objektif, tidak diskriminasi, dan tidak bertentangan dengan dasar organisasi profesi. Jika seorang guru melakukan pelanggaran kode etik, artinya guru tersebut telah melanggar sumpah/janji guru yang pernah diucapkan.
    3. Adapun profesional guru yang berkaitan dengan kode etik dengan mementingkan kesejahteraan orang lain, dan lebih beorientasi pada pelayanan masyarakat umum. Selain itu, kode etik memiliki sanksi – sanksi yang memberatkan ketika ada pelanggaran di dalam menjalani profesi sebagai guru. Jadi, nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.
    4. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. Sedangkan hubungan guru dengan pemerintah. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.

  16. Dinda Ramadina says:

    1. Fungsinya untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
    sedangkan kewenangan organisasi profesi guru adalah menetapkan dan menegakkan kode etik guru; memberikan bantuan hukum kepada guru; memberikan perlindungan profesi guru; melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional.
    Fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru di era milenial ini yaitu memajukan dan meningkatkan profesionalitas guru dibidang pendidikan, serta mematuhi kode etik guru yang sebenar – benarnya.

    2. Pelanggaran ringan, sedang dan berat merupakan jenis dari sebuah pelanggaran perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru serta Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tertera dalam pasal 8 ayat 1,2 dan 3

    3. tujuannya untuk menjadi pedoman sikap dan perilaku serta menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat, mulia dan bermartabat. serta Guru Indonesia senantiasa harus berpegang teguh pada jati diri, termasuk di dalam menjawab tantangan globalisasi dan laju arus reformasi. apalagi semakin hari tugas guru semakin berat dan kompleks sehingga di tuntut untuk berpegang teguh dengan jati diri. Jati diri tersebut merupakan kode etik dan sekaligus sebagai pedoman bagi setiap guru Indonesia yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan pribadi maupun organisasi.

    4. Guru dengan organisasi profesinya
    hubungan guru dengan organisasi profesinya yaitu sebagai anggota organisasi dan berperan secara aktif dalam melaksanakan program – program, guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi, guru aktif mengembangkan organisasi, guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya, Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya, Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Guru dengan pemerintah
    Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan, Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan
    yang berbudaya, Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa
    persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran, Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  17. siti arika raniah says:

    Nama : siti arika raniah
    Kelas : PGSD B/6
    Nim : H.1810355
    1. seiring perkembangan era milenial sekarang ini, organisasi profesi guru harus lembali menghidupkan tujuan organisasi pendidikan seperti yang dijelaskan dalam PP. No. 38 tahun 1992 pasal 61 yang meningkatkan dan atau mengembangkan karier, kemampuan,kemampuan,kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan sedangkan visinya secara umum adalah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. revitalisasi organisasi profesi guru pada era milenial sekarang ini harus dapat di jadikan sebagai landasan bagi oemerintah untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan pemberian kebijakan. apa jadinya kita sebagai negara yang mempunyai organisasi profesi dalam jumlah besar namun tidak bisa berkontribusi banyak terhadap perubahan bangsa ini. untuk itu, kita harapkan pemerintah dan organisasi profesi guru menjalin kerja sama yang baik untuk menyarankan aspirasi guru, dan pemerintah dapat memberikan kebijakan yang benar untuk kesejahteraan guru.
    2. • hukuman disiplin ringan, yakni :
    teguran lisan;
    teguran tertulis;
    pernyataan tidak puas secara tertulis.
    • hukuman disiplin sedang, yakni :
    penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
    penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
    • hukuman disiplin berat, yakni :
    penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    pembebasan dari jabatan;
    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
    pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
    3. guru sebagai tenaga professional dalam hal ini memerlukan pedoman
    atau kode etik guru agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Kode etik
    menjadi pedoman baginya untuk tetap profesional (sesuai dengan tuntutan dan
    persyaratan profesi). Setiap guru yang memegang keprofesionalnya sebagai
    pendidik akan selalu berpegang pada kode etik guru. Sebab kode etik guru ini
    sebagai salah satu ciri yang ada pada profesi itu sendiri.
    Keberhasilan pendidikan dapat diukur dengan penguasaan siswa terhadap

    materi yang telah disampaikan oleh guru di dalam kelas. Namun, operasionalnya
    keberhasilan itu banyak pula ditentukan oleh manajemen pendidikan di samping
    dipengaruhi oleh beberapa faktor pendidikan yang harus ada dan juga terkait di
    dalamnya. Faktor tersebut adalah: (1) guru, (2) materi, dan (3) siswa.
    Ketiga komponen utama dalam pengajaran tersebut saling berkaitan. Akan
    tetapi, faktor guru merupakan faktor paling dominan dalam kegiatan belajar-
    mengajar. Guru sebagai perencana sekaligus sebagai pelaksana pembelajaran
    serta pemberi balikan untuk memotivasi siswa dalam melaksanakan tugas belajar.
    Hal ini menunjukkan bahwa posisi guru dalam dunia pendidikan sangat penting.
    Berdasarkan fungsi dan perannya yang sangat besar itu, maka idealnya seorang
    guru harus memiliki keprofesionalan dalam menjalankan tugasnya.
    Guru merupakan profesi, maka untuk menjadi guru harus memiliki
    sertifikasi dan etika profesi. Program sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan
    keprofesionalan guru seperti yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan
    Perguruan Tinggi Agama Islam mlalui Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.
    Guru mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan membantu murid dalam
    kegiatan belajar mengajar. Sekaligus mereka dituntut agar meningkatkan dirinya
    menjadi guru yang profesional sehingga guru harus memiliki kompetensi dalan
    kegiatan belajar mengajar seperti menguasai bahan pelajaran sekolah, menguasai
    proses belajar mengajar, menguasai penggunaan media dan sumber, dapat
    mengevaluasi hasil belajar siswa, dapat memotivasi siswa dalam belajar dan lain-lain.
    4. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya (PGRI) :
    a.Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    b.Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
    c.Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
    d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-
    tugas organisasi profesi dan bertanggung-jawab atas konsekuensinya.
    e.Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
    f.Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
    g.Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
    h.Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Hubungan Guru dengan Pemerintah:
    a.Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam DUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
    b.Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
    c.Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    d.Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan
    pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
    e.Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  18. Siti Nurjanah says:

    Pada era globalisasi, profesi guru bermakna strategis, karena penyandangnya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Dalam era Revolusi Industri saat ini guru memegang peranan strategis oleh karena itu guru harus selalu berupaya meningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka pengembanagan profesionalisasi guru merupakan kebutuhan. Dan ada beberapa Fungsi dan kewenangan Organisasi Keguruan antara lain :
    a. Fungsi pemersatu
    Organisasi keguruan merupakan suatu wadah/tempat pemersatu semua guru, Dengan mempersatukan potensi tersebut diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat penguna jasa profesi ini.

    b. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesi
    Fungsi yang kedua adalah peningkatan kemampuan profesi. Guru sebagai anggota profesi harus bisa meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi tersebut. Dengan mengikuti organisasi tersebut diharapkan guru dapat meningkatkan dan mengembangkan karier,kemampuan, kewenangan professional,martabat dan kesejahteraan.

    Kewenangan organisasi keguruan :
    1. menetapkan dan menegakkan kode etik guru
    2. memberikan bantuan hukum kepada guru
    3. memberikan perlindungan profesi guru
    4. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, memajukan pendidikan nasional

    2. Sanksi atau punishment dari pelanggaran yang dilakukan guru dan telah ditetapkan di kode etik guru Indonesia, pelanggaran ini terdiri atas pelanggaran ringan, sedang dan berat.

    3. Kode etik adalah kumpulan peraturan atau norma-norma atau perbuatan. Kode etik dapat diartikan sekumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi perbuatan tingkah laku. Kode etik profesi keguruan adalah kumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi para guru sebagai pedoman bersikap, berbuat atau bertindak dalam praktik keguruannya.

    4. Hubungan guru dengan organisasi profesinya : a) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. b) Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. c) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. d) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya. e) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. f) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya.g) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. h) Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Hubungan guru dengan pemerintah : a) Guru harus memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan perundang-undangan lainnya. b) Guru membatu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. c) Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. d) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. e) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  19. Westri Nur Utami says:

    1. Fungsi organisasi profesi guru ada 2 fungsi yaitu fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi pemersatu untuk mendorong, menggerakan profesional untuk membentuk suatu organisasi suatu profesi, Fungsi peningkatan kemampuan profesional dimana tenaga kependidikan membentuk ikatan profesi untuk meningkatkan karir, kemampuan untuk menjadikan tenaga pendidikan lebih profesional. Dengan kedua fungsi ini sangat dibutuhkan untuk profesi keguruan pada era melenial ini.
    2. Dalam suatu profesi yang melakukan penerapan kode etik pasti ada pelanggaran, baik itu pelanggaran ringan, sedang ataupun berat sekalipun. Bahwa setiap orang dalam suatu profesi guru pasti ada saja yang tidak melakukannya dengan jujur atau curang. Maka jika seorang guru melakukan kesalahan ringan seperti tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan teman seprofesinya lalu bentuk pelanggarannya ringan seperti teguran terhadap perbuatannya tersebut, jika seseorang guru melakukan kesalahan yang sedang seperti tidak menunjukkan kejujuran seperti memanipulasi nilai, mengambil uang yang bukan haknya lalu bentuk pelanggarannya sedang seperti peringatan tertulis, dan jika seseorang guru melakukan kesalahan yang berat seperti pelecehan terhadap siswa maka pelanggaran yang diberikan yaitu berat seperti dikeluarkan secara tidak hormat dan bisa dibawa kejalur yang lebih serius yaitu jalur hukum.
    3. Kode etik sangatlah penting sekali untuk suatu profesi, karena dengan kode etik ini untuk seorang guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan kegiiatannya atau pekerjaannya. Dengan adanya kode etik guru mengetahui bagaimana dia menempatkan profesinya dengan tepat dan baik.
    4. Hubungan guru dengan organisasi profesinya yaitu sebagai arahan bagi masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara masyarakat dengan anggota profesi tersebut.

  20. Khoirun Nisaa N.A says:

    1. Fungsi dari organisasi profesi di era milenial ini tidak hanya sebagai perlindungan hukum ataupun pengembangan profesionalisme tetapi bagaimana organisasi profesi mampu menyuarakan suara hati dari guru-guru.
    2. – Pelanggaran ringan : teguran lisan atau tertulis
    – Pelanggaran sedang : penundaan kenaikan gaji, pangkat selama 1 tahun
    – Pelanggaran berat : pemberhentian tidak hormat, penurunan pangkat setingkat rendah selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan
    3. Kode etik menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan mutu dan membimbing guru untuk membentuk peserta didik berjiwa pancasila.
    4. Hubungan guru dengan organisasiprofesi; guru menjadi anggota organisasi profesi dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-progam organisasi, guru aktif mengembangkan organisasi profesi agar mejadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan, guru menerima tugas-tugas organisasi profesi.
    Hubungan guru dengan pemerintah; guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program bidang pendidikan, guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang bebudaya, guru tidak menghindari kewajiban yang disebabkan oleh pemerintah atau satuan pendidikan.

  21. Rati Purwaningsih says:

    1. fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru di era milineal adalah sebagai pesersatu dan peningkatan kemampuan profesional, guru harus menjadi penanggungjawab yang profesionalisme untuk guru-guru yang lainnya. kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru bukan hanya sekedar dengan mendapatkan sertifikat saja tetapi kompetensi ini harus terus dikembangnkan melalui kegiatan-kegiatan yang jelas melalui organisasi profesi guru. dengan adanya organisasi profesi guru dapat memepersatukan potensi bagi guru-guru di indonesia. dengan mempersatukan potensi tersebut diharapkan organisasi profesi keguruan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama.
    2. pelanggaran ringan, sedang, dan berat merupakan suatu pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap nilai moral yang terkandung dalam kode etik guru. setiap pelanggaran yang dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    3. kode etik menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru dengan melakukan tugas nya sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam kode etik. seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya sehingga para penerus di bangsa ini akan menjadi penerus yang berbakti bagi bangsa dan negara. menjadi seorang guru harus bersikap baik terhadap peserta ddiknya dan bisa menerapkan etika yang baik dicontoh bagi peserta ddiknya. etika yang di terapkan oleh seorang guru menjadi landasan untuk membentuk dan mewujudkan moral dari seluruh guru. seluruh guru harus menjalankan dan mentaati kesepakatan yang terdapat pada kode etik.
    4. hubungan guru dengan organisasi profesinya dan pemerintah
    a. Guru menjadi anggota aorganisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan
    c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
    d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
    e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
    f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya.
    g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
    h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Hubungan Guru dengan Pemerintah :
    a) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya.
    b) Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.
    c) Guru berusaha menciptakan, memeliharadan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD1945.
    d) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
    e) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  22. Ramdiani Nurohmah says:

    Menurut pendapat pribadi saya setelah memahami beberapa materi yang sudah di pelajari yaitu :

    1. Fungsi dan Kewenangan yang terdapat dalam organisasi profesi millenial di era sekarang yaitu sebagai fungsi pemersatu supaya kehidupan sosial akan berjalan dengan baik dan efektif. Kerja sama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya di perlukan sekali. Selain mampu menambah relasi, bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru.
    Selain itu adanya fungsi peningkatan kemampuan terhadap profesional terhadap masing-masing individu. Yang mana fungsi ini telah disebutkan dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi: “ tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk peningkatan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.” Maka dapat di ambil kesimpulan fungsi ini bisa di jadikan ajang untuk mengenal diri sendiri dan membangun potensi pada diri.
    Untuk kewenangan bisa di katakan ketentuan seperti hak yang sudah di tetapkan dan bisa dijalankan sesuai aturan. Kewenangan disini bisa berupa berbagi informasi terkait organisasi profesi, mengajak anggota baru dan menyebarluaskan agar organisasi ini diketahui oleh khalayak umum, dan membuat program baru untuk meningkatkan kualitas dan pendekatan terhadap organisasi dan setiap anggotanya.

    2. Pelanggaran ringan, sedang, berat merupakan perilaku menyimpang yang di lakukan oleh seorang guru dengan melakukan tindakan diluar batas aturan.
    Pelanggaran ringan misalnya seperti guru tidak memahami bagaimana karakteristik peserta didik dan tidak mengetahui pribadi guru lain maka akan menimbulkan keegoisan dalam diri. Dan sanksi nya cukup ringan seperti hanya mendapatkan teguran dan peringatan.
    Pelanggaran sedang lebih meningkat dari pelanggaran ringan, misalnya guru mencontohkan pribadi yang tidak jujur terhadap peserta didiknya sehingga di contoh dan tidak berperilaku baik terhadap guru lain. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan tertulis agar menyadarkan dirinya sendiri.
    Pelanggaran berat dimana seorang guru melebihi batas dari pelanggaran ringan dan sedang. Biasanya salah satu contoh perilaku menyimpang, seperti mencoreng nama baik sekolah bisa dengan melakukan korupsi, tindakan kekerasan, pelecehan dan hal lainnya. Sanksi nya bisa berupa pemberhentian jabatan yang mana akan memberikan efek jera agar tidak melakukannya kembali.

    3. Kode etik menjadi arahan dan pedoman guru dalam meningkatkan dan mengembangkan profesional guru bisa di lakukan dengan cara menyesuaikan fungsi kode etik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh kode etik guru membangun peserta didik dengan membangun jiwa yang berlandaskan Pancasila. Dengan adanya kode etik ini akan mempengaruhi pengembangan bakat dalam guru dan menggali potensi untuk memperoleh informasi dan menyebarkan sebagai edukasi. Maka dapat disimpulkan mengembangkan professional guru yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kode etik dalam sehari-hari akan membentuk jati diri atau kemampuan menjadi seorang guru yang profesional yang sesuai dengan aturan dan membawa dampak baik untuk diri sendiri dan orang lain.

    4. Hubungan guru dengan organisasi profesi tentunya harus menjadi pribadi yang mampu menerima persyaratan sebagai anggota organisasi profesi. Hubungannya setiap guru yang sudah di tetapkan sebagai anggota di haruskan aktif, memajukan visi misi organisasi profesi, menyebarkan informasi, menerima tugas untuk diri sendiri dan kelompok sebagai rasa tanggung jawab, dan melakukan izin apabila akan keluar atau mengalami hambatan yang terjadi secara tidak di sengaja.
    Hubungan guru dengan pemerintah yaitu guru berpenggang dan teguh prinsip dalam komitmen yang sudah sepakat dijalankan sesuai yang ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Guru dan Dosen, dan UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Guru senantiasa membantu mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dan program pemerintah, guru memiliki kewajiban dalam melakukan kegiatan positif sesuai Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya guru tidak di perbolehkan untuk menghindari kewajiban yang sudah ditetapkan serta guru tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan yang menyimpang yang dapat merugikan negara.

  23. Lala Laila Zulfa says:

    1. Fungsi organisasi profesi sesuai pasal 41 ayat (2) adalah untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Begitu pentingnya organisasi profesi guru, bahkan pasal 41 ayat (3) mengamanatkan, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
    Kewenangan organisasi profesi guru sebagaiman diatur dalam pasal 42 UU nomor 14 tahun 2005 adalah; a) menetapkan dan menegakkan kode etik guru; b) memberikan bantuan hukum kepada guru; c) memberikan perlindungan profesi; d) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan e) memajukan pendidikan nasional.
    Bahkan pada era generasi z ini, fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru ini menjadi sebuah kemudahan bagi para guru milenial untuk mengembangkan diri baik secara sosial maupun untuk potensi dalam diri.
    2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang mendapatkan konsekuensi hanya sebatas dalam bentuk teguran atau peringatan bagi pelaku.
    Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang mendapatkan konsekuensi dan tindakan pelanggaran yang lebih tinggi daripada pelanggaran ringan. Biasanya berbentuk surat peringatan 1 dan 2
    Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang mendapatkan konsekuensi dan telah melakukan sesuatu kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan lebih tinggi daripada pelanggaran sedang. Biasanya pelanggaran ini dapat bersifat fatal hingga mendapatkan konsekuensi pemberhentian secara tidak hormat.
    3. Kode etik yang digunakan sebagai acuan mewujudkan perilaku dalam melaksanakan tugas dan mengontrol etika dari anggota profesi. Dengan adanya kode etik keguruan, diharapkan sebagai jalan meningkatnya profesionalisme seorang guru melalui nilai nilai yang terdapat dalam kode etik tersebut. Idealnya, guru yang telah menerapkan dan menghayati setiap nilai kode etik profesi keguruan dengan baik, membuktikan sebuah profesionalisme guru diwujudkan dengan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harkat dan martabat seorang guru.
    4. Pada poin 9 kode etik keguruan berbunyi bahwa “Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan”. Seyogyanya, guru sebagai ahli dalam bidang pendidikan melaksanakan segala kebijakan yang pemerintah tetapkan dengan dukungan pihak sekolah tentunya. Seperti kurikulum, program pendidikan, bantuan dana, kualifikasi guru dan lainnya. Guru harus selalu beriringan dengan kebijakan pemerintah terlebih jika guru tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara.

  24. Lala Laila Zulfa says:

    1. Fungsi organisasi profesi sesuai pasal 41 ayat (2) adalah untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Begitu pentingnya organisasi profesi guru, bahkan pasal 41 ayat (3) mengamanatkan, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
    Kewenangan organisasi profesi guru sebagaiman diatur dalam pasal 42 UU nomor 14 tahun 2005 adalah; a) menetapkan dan menegakkan kode etik guru; b) memberikan bantuan hukum kepada guru; c) memberikan perlindungan profesi; d) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan e) memajukan pendidikan nasional.
    Bahkan pada era generasi z ini, fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru ini menjadi sebuah kemudahan bagi para guru milenial untuk mengembangkan diri baik secara sosial maupun untuk potensi dalam diri.
    2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang mendapatkan konsekuensi hanya sebatas dalam bentuk teguran atau peringatan bagi pelaku.
    Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang mendapatkan konsekuensi dan tindakan pelanggaran yang lebih tinggi daripada pelanggaran ringan. Biasanya berbentuk surat peringatan 1 dan 2
    Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang mendapatkan konsekuensi dan telah melakukan sesuatu kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan lebih tinggi daripada pelanggaran sedang. Biasanya pelanggaran ini dapat bersifat fatal hingga mendapatkan konsekuensi pemberhentian secara tidak hormat.
    3. Kode etik yang digunakan sebagai acuan mewujudkan perilaku dalam melaksanakan tugas dan mengontrol etika dari anggota profesi. Dengan adanya kode etik keguruan, diharapkan sebagai jalan meningkatnya profesionalisme seorang guru melalui nilai nilai yang terdapat dalam kode etik tersebut. Idealnya, guru yang telah menerapkan dan menghayati setiap nilai kode etik profesi keguruan dengan baik, membuktikan sebuah profesionalisme guru diwujudkan dengan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harkat dan martabat seorang guru.
    4. Pada poin 9 kode etik keguruan berbunyi bahwa “Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan”. Seyogyanya, guru sebagai ahli dalam bidang pendidikan melaksanakan segala kebijakan yang pemerintah tetapkan dengan dukungan pihak sekolah tentunya. Seperti kurikulum, program pendidikan, bantuan dana, kualifikasi guru dan lainnya. Guru ASN maupun honorer harus selalu beriringan dengan kebijakan pemerintah selagi itu tidak mencederai harkat martabat seorang guru.

  25. Yoga Nur Septianto says:

    1.> Fungsi organisasi profesi guru adalah
    1. Pemersatu
    2. Peningkatan Kemampuan Profesi
    > Wewenang organisasi profesi guru
    1. memberikan penilaian pada hasil belajar siswa seperi contohnya setelah Ulangan tengah semester atau Ulangan akhir semester guru memberikan nilai jika hasil ujian siswa telah selesai dikerjakan.
    2. guru juga berhak memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang, guru juga berhak memberikan penghargaan bagi siswa yang layak mendapatkannya.
    2. >pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang jika terjadi penyelesaiannya masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan
    >pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang jika terjadi tersangka atau terdakwa yang terbukti melakukan kesalahan tersebut bisa dipenjara
    >pelanggaran berat adalah pelanggaran yang jika terjadi tersangkanya dapat dipenjara beberapa tahun bahkan seumur hidup
    3. Karena kode etik di gunakan sebagai penilaian atas berhasil tidak nya seorang guru dalam mengemukakan professionalisme nya dalam mendidik dan mengajar siswa. Bila seorang guru tidak mempunyai kode etik, maka tidak akan ada aturan berupa arahan atau pedoman yang berlandaskan nilai-nilai positif dalam lembaga pendidikan. Kode etik ini bisa di bilang sebagai etika dan tata cara menjadi guru yang baik itu seperti apa dan mampu menjadikan guru sebagai contoh dan ditiru oleh siswa nya melalui beberapa tindakan yang telah di tetapkan.
    4. A. Hubungan guru dengan organisasi profesinya :
    a.Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    b.Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
    c.Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
    d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-
    tugas organisasi profesi dan bertanggung-jawab atas konsekuensinya.
    e.Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
    f.Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
    g.Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
    n.Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
    B. Hubungan guru dengan pemerintah :
    a.Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam DUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
    b.Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
    c.Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    d.Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan
    pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
    e.Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  26. Yunita Yunita says:

    Jawaban :
    1. Organisasi profesi guru di era milenial ini harus bisa menjadi tulang punggung untuk meingkatkan profesionalisme seorang guru. Karena kompetensi profesional yang dimiliki guru tidak hanya didapat setelah dia mendapatkan sertifikat pendidik, tatapi kompetensi tersebut harus diasah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kontinu melalui organisasi profesi guru. Pada era milenial ini fungsi dan kewenangan dari organisasi profesi tidak hanya sebagai perlindungan hukum ataupun pengembangan profesionalisme tetapi bagaimana organisasi profesi mampu menyuarakan suara hati dari guru-guru. Karena suara guru merupakan suara organisasi profesi guru. Suara guru didengar untuk dijadikan sebagai landasan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap guru. Oleh karena itu organisasi guru dapat dijadikan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan atau controlling penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
    2. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini. Adapun macam-macam pelanggaran diantaranya :
    a. Pelanggaran ringan merupakan tindakan yang tidak mengancam nyawa manusia yang dilakukan oleh individu atau kelompok manusia.
    b. Pelanggaran sedang merupakan tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian dipertalikan (dipersalahkan) kepada Negara berdasarkan hukum internasional, dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional dari negara
    tersebut
    c. Pelanggaran berat merupakan tindakan yang berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok manusia.
    3. Yaitu semua anggota harus menghormati, menghayati, mentaati dan menjalankan isi dari kode etik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian setiap anggota akan merasa aman dan tenteram dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sebagai guru
    4. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi :
    a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan
    b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan
    c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat
    d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya
    e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya
    f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya
    g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya
    h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
    Hubungan Guru dengan Pemerintah :
    a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundangundangan lainnya
    b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya
    c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
    d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran
    e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara

  27. Yunita Yunita says:

    Jawaban :
    1. Organisasi profesi guru di era milenial ini harus bisa menjadi tulang punggung untuk meingkatkan profesionalisme seorang guru. Karena kompetensi profesional yang dimiliki guru tidak hanya didapat setelah dia mendapatkan sertifikat pendidik, tatapi kompetensi tersebut harus diasah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kontinu melalui organisasi profesi guru. Pada era milenial ini fungsi dan kewenangan dari organisasi profesi tidak hanya sebagai perlindungan hukum ataupun pengembangan profesionalisme tetapi bagaimana organisasi profesi mampu menyuarakan suara hati dari guru-guru. Karena suara guru merupakan suara organisasi profesi guru. Suara guru didengar untuk dijadikan sebagai landasan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap guru. Oleh karena itu organisasi guru dapat dijadikan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan atau controlling penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
    2. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini. Adapun macam-macam pelanggaran diantaranya :
    a. Pelanggaran ringan merupakan tindakan yang tidak mengancam nyawa manusia yang dilakukan oleh individu atau kelompok manusia.
    b. Pelanggaran sedang merupakan tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian dipertalikan (dipersalahkan) kepada Negara berdasarkan hukum internasional, dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional dari negara
    tersebut
    c. Pelanggaran berat merupakan tindakan yang berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok manusia.
    3. Yaitu semua anggota harus menghormati, menghayati, mentaati dan menjalankan isi dari kode etik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian setiap anggota akan merasa aman dan tenteram dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sebagai guru
    4. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi :
    a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan
    b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan
    c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat
    d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya
    e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya
    f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya
    g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya
    h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
    Hubungan Guru dengan Pemerintah :
    a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundangundangan lainnya
    b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya
    c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
    d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran
    e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara

  28. Latifatul Qomariyah says:

    1.fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru di era milenial seperti tahun 2021sangat berperan penting yaitu meningkatkan wawasan kependidikan, dan menjadi wadah pemersatu untuk menghadapi berbagai tantangan di era milenial ini dan berupaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengrmban profesi kependidikan dan kepentingan masyarakat penguna jasa profesi ini.
    Dan untuk kewenangan organisasi profesi guru yaitu menetapkan dan menegakan kode etik guru serta memberikan bantuqn hukum kepada guru.
    2. Yang di maksud dengan pelanggaran ringan, sedang dan berat. Pelanggaran ringan yaitu pelanggaran yang biasanya dapat di selesaikan dengan mudah, pelanggaran sedang yaitu pelanggaran yang dapat di selesaikan dengan hukuman yang tidak berat, dan pelanggaran berat yaitu prlanggaran yang biasanya bersifat fatal dan mendapat hukuman yang dapat membut jera.
    3. Kode etik menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sebagai guru yaitu dengan cara guru mengikuti norma dan etika yang mengikat prilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.
    4. Hubungan guru dengan organisasi profesinya dan pemerintahan yaitu guru sangat bertanggung jawab atas profesinya dan guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.

  29. Zikri Iqbal Muharram says:

    1. Organisasi guru di era milenial harus bisa menjadi tulang punggung peningkatan profesionalisme seorang guru. Kompetensi profesionalisme seorang guru tidak hanya didapat ketika guru tersebut memiliki sertifikat pendidik, tetapi kompetensi ini harus terus diasah dengan melakukan kegiatan kegiatan kontinu melalui organisasi profesi guru tersebut.
    2. A. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang tidak menimbulkan banyak kerugian maupun korban seperti menulis nulis tembok sekolah atau meja belajar dan sanksinya bisa dilakukan dengan cara teguran lisan atau teguran tertulis.
    B. Pelangaran sedang adalah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan melakukan kesalahan secara kontinu walaupun sudah beberapa kali di nasehati seperti seringnya telat masuk sekolah, tidak memakai atribut setiap upacara senin dan ini dilakukan secara kontinu. Untuk sankisnya dilakukan teguran yang lebih tegas dan memanggil orang tua agar orang tua lebih mengawasi anaknya dan membantu dalam membimbing anaknya.
    C. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang bisa merusak sarana sekolah, menimbulkan kerugian, atau perbuatan yang sudah melampaui batas yang bisa merusak citra sekolah itu sendiri, seperti : tawuran, merokok di sekolah, melawan guru, berkelahi dengan teman, dll. Sanksinya adalah dengan memanggil orang tua si murid, menyekolahkan dia di rumah (skorsing), merehabilitasinya dengan memasukkannya di pondok pesantren selama 3 bulan agar mengetahui bentuk kedisiplinan dan tanggung jawab (dan ana pernah melakukannya di sekolah ana alhamdulillah anaknya bisa berubah).
    3. A. Dengan terus membimbing peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya, karena salah satu fungsi guru adalah memanusiakan manusia.
    B. Guru berusaha memperoleh informasi mengenai peserta didiknya, mulai dari latar belakangnya, lingkungannya, keluarganya, dan teman temannya.
    C. Guru menciptakan suasana sebaik dan senyaman mungkin bagi peserta didiknya ketika dalam kegiatan belajar mengajar.
    D. Guru harus terbuka kepada orang tua dan masyarakat sekitar dan bermuamalah dengan baik.
    4. A. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    B. Guru memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
    C. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.

  30. AVIFAH NUR AFIANTI says:

    1.fungsi Organisasi sendiri ialah pada profesi keguruan ini sebagai wadah ataupun tempat bagi para guru untuk meningkatkan keprofesionalismenya dan juga mengembangkan kariernya dalam menjadi seorang guru , kemudian organisasi ini dapat dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi para guru dalam menjalankan profesinya serta organisasi ini dijadikan sebagai tempat aspirasi guru dalam menyuarakan apa yang dirasakan oleh guru. fungsi ataupun kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh organisasi dalam era milenial seperti tahun 2021 ini , dimana guru dalam menjalankan profesinya pasti memiliki permasalahan yang kompleks karena perkembangan zaman yang memengaruhi dalam segala aspek terutama pendidikan, dengan adanya organisasi ini guru dapat memgembangkan profesionalismennya dalam mengikuti kegiatan yang dimana organisasi ini sifatnya menyediakan atau sebagai fasilitator dalam memgembangkan segala kebutuhan yang ada pada diri guru, dikarenakan guru harus terus mampu berjalan sesuai dengan tuntutan zaman begitupun organisasi harus mampu memberikan wadah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. kemudian guru pun dapat mengutarakan aspirasi-aspirasi yang dapat disalurkan melalui web yang dibuat oleh organisasi ataupun wadah yang diberikan dengan memanfaatkan kemampuan digital pada era milenial seperti ini, dengan ini organisasi profesi keguruan dapat ataupun mampu mempersatukan para profesi keguruan dalam meningkatkan keprofesionalismenya, mengembangkan kariernya dan adanya perlindungan hukum bagi para profesi keguruan sehingga terjalinnya suatu hubungan yang baik antara profesi keguruan dengan pemerintah, dimana dengan bantuan organisasi dalam menjembatani kesejahteraan guru.

    2. Dalam melaksanakan kode etik yang ada pada profesi keguruan ini, guru sebelumnya melakukan sumpah janji agar menjalankan kode etik profesi keguruan sebagaimana semestinya, jikalau guru melakukan penyimpangan atau pun pelanggaran yang ada pada kode etik keguruan tersebut maka guru akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi seusai dengan jenis pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya. jenis pelanggaran ada yang ringan, sedang dan juga berat, yakni :
    a) ringan : pelanggaran ringan yakni jenis pelanggaran ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh guru dalam tahap yang masih ringan , yakni sanksi ataupun hukuman yang diberikan masih berupa pada teguran lisan ataupun tertulis.
    b) sedang : pelanggaran sedang yakni jenis pelanggaran yang dilakukan dari beberapa akumulasi dalam pelanggaran ringan yang dilakukan lebih dari tiga kali yang tercatat dalam buku pelanggaran, sanksi dalam pelanggaran sedang ini dapat berupa sanksi adminstrasi ataupun sanksi akademik.
    c) berat : pelanggaran berat yakni pelanggaran ataupun penyimpangan yang dilakukan berdasarkan dari beberapa akumulasi pelanggaran sedang yang sudah tercatat, atau juga pelanggaran berat ini ialah pelaanggaran yang dilakukan yang dimana sudah jauh melebihi batas – batas ataupun kode etik yang berlaku, kemudian saknsi atau hukuman yang didapatkan pada pelanggaran berat ini dapat dilporkanya pada pihak berwajib, kemudian ganti rugi, sanksi administratf dan sanksi akademik, bahkan hingga pemecatan.

    3. kode etik sendiri ini ialah berisi etika-etika ataupun aturan yang boleh dan juga tak boleh dilakukan dalam menjalani profesi keguruan ini, dengan adanya kode etik ini megharuskan seorang guru menjalankan dan melaksanakannya sebaik mungkin, dikarenakan sorang guru dalam menjalankan profensinya ini ialah menjadi seorang role model bagi lingkungan masyarakat, dan juga mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang guru dalam memberikan pengajaran baik secaraa pengetahuan dan juga nilai-nilai ataupun karakter yang baik, maka guru harus memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kode etik yang ada. maka dengan ini guru dalam melaksanakan profesinya harus mengikuti aturan-aturan yang ada pada kode etik dengan ini guru akan melaksanakan keprofesiannya dengan baik serta menjadi seorang guru ini memiliki kompetensi yang ada, jika kompetensi yang ada dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan dan juga mengembangkan profesionalismennya sebagai guru.

    4. dalam kode etik guru Indonesia, terdapat hubungan antara guru dengan organisasi dan juga pemerintah, yakni :
    a) hubungan guru dengan organisasi : yakni dimana guru memiliki hubungan dengan organisasi keprofesiannya , dimana guru diharuskan mampu memiliki hubungan yang baik dengan organsisasinya, lalu guru harus memberikan manfaat dan juga berperan aktif dalam organisasinya dalam menjalankan program-program pendidikan, guru harus mampu memajukan organisasi profesinya dalam kepentingan guru dan masyarakat, guru harus menjunjung tinggi dan juga menerima tugas –tugas organisasi profesinya, serta guru harus mampu menjaga reputasi oganisasinya dalam mengeluarkan pendapat dan juga melakukan tindakatan .
    b) hubungan guru dengan pemerintah : dimana dalam kode etik guru Indonesia terdapat hubugannya guru dengan pemerintahan, yakni guru harus memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan program pemerintah dalam pendidikan, guru membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan berbudaya, guru harus terus berusahan menciptakan dan memelihara kehiduan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pancasila dan UUD 1945, serta guru dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara.

  31. Aldy Fahirza H. 1810255 PGSD A semester 6 says:

    1.Bagaimana fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru di era milineal seperti tahun 2021 ini?
    Fungsi organisasi profesi sesuai pasal 41 ayat (2) adalah untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Begitu pentingnya organisasi profesi guru, bahkan pasal 41 ayat (3) mengamanatkan, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
    2.Apa yang dimaksud dengan pelanggaran ringan, sedang, dan berat?
    yang dimaksud pelanggaran ringan,sedang, dan berat
    Pasal 7
    (1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kude Etik Guru Indonesia.
    (2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah.
    Pasal 8
    (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru.
    (2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.
    Pasal 9
    (1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
    (2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif
    (3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
    (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
    (5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.
    (6) Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
    3.Bagaimana kode etik menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sebagai guru?
    Untuk dapat menjadi seorang pedoman atau contoh bagi para peserta didik, guru harus dapat menerapkan etika yang patut juga di contoh oleh peserta didik. Etika dari guru ini memiliki landasan yang dapat membentuk dan mewujudkan moral dari seluruh guru. Seluruh guru harus menaati dan menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan tentang kode etik guru yang sedang berlaku.
    Kode etik guru adalah pedoman perilaku guru Indonesia dalam menjalankan tugas keprofesionalitasannya. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 28 menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan”. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.
    4.Bagaimana hubungan guru dengan organisasi profesinya dan pemerintah? (anda harus membaca tentang kode etik profesi guru)
    Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya (PGRI) :
    a.Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
    b.Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
    c.Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
    d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-
    tugas organisasi profesi dan bertanggung-jawab atas konsekuensinya.
    Hubungan Guru dengan Pemerintah:
    a.Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam DUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
    b.Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
    c.Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

  32. siti susanti says:

    1. Organisasi profesi guru diera milineal harus menjadi ujung tombak dalam peningkatan profesionalisme seorang guru. Karena, di era ini merupakan masa dimana teknologi digital semakin pesat dalam perkembangannya. Dalam hal ini tentu ada pengaruh positif maupun negatif, salah satunya berdampak dibidang pendidikan maka, sebuah pendidikan harus siap menyikapi berbagai analisis yang akan terjadi diera milineal tersebut. Maka, fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru menjadi hal yang harus diperhatikan yaitu seperti meningkatkan kemampuan profesional karena diera milineal ini seorang guru harus dituntut lebih profesional dalam menjalankan profesinya. Selain itu, kewenangan organisasi profesi guru diera milineal harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena tidak jarang seorang guru dalam melaksanakan wewenangnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tetap menegakkan kode etik yang berlaku bagi seorang guru ketika diera milineal seperti saat ini.
    2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam dan membahayakan keselamatan orang lain, hukuman bagi pelanggar adalah dengan teguran lisan, teguran tertulis maupun mendapat celaan dari orang lain. Pelanggaran sedang adalah segala bentuk pelanggaran yang dapat mengancam atau membahayakan keselamatan orang lain bahkan dirinya pun akan menjadi terancam dengan mendapatkan sanksi yang tidak terlalu berat yaitu jika dalam bidang pendidikan maka, akan dipindahkan atau diberhentikan dari jabatan yang dimilikinya. Sedangkan untuk pelanggaran berat adalah segala bentuk pelanggaran yang dapat membahayakan bahkan mengancam nyawa orang lain, hukuman pelanggaran ini adalah dengan mendapatkan sanksi yang berat dimuka pengadilan bahkan jika dibidang pendidikan, seseorang yang melanggar pelanggaran berat tersebut akan diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.
    3. Kode etik adalah rujukan paling utama bagi seorang guru dalam menjalankan amanahnya sebagai guru. Dengan menjalankan kode etik yang berlaku maka, dengan begitu dapat meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme seorang guru. Selain itu, untuk menjadi seorang guru yang dapat menjadi contoh baik bagi siswanya adalah ketika guru tersebut dapat menerapkan etika yang patut untuk dilaksanakan. Maka dari itu, kode etik guru menjadi sangat penting di terapkan oleh seluruh insan yang berprofesi sebagai guru. Kode etik tersebut adalah seperti guru berbakti membimbing siswanya, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, guru memelihara hubungan seprofesi dan guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
    4. Seorang guru harus menjaga hubungan baik dengan teman sejawat atau dalam organisasi profesi itu sendiri yaitu dengan adanya hubungan timbal balik antara anggota profesi dengan organisasi, baik dalam menjalankan kewajiban maupun dalam mendapatkan hak nya sebagai seorang guru. Seorang guru pun harus bertindak sesuai dengan tujuan sistem organisasi dan menjaga nama baik organisasi profesi, bahkan guru juga harus aktif dalam mengembangkan organisasi profesi guru tersebut dan guru harus bertanggungjawab atas tugas dari organisasi profesi guru. Sedangkan hubungan guru dengan pemerintah adalah guru ikut serta dalam membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Guru juga berusaha meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan program pemerintah terutama dalam bidang pendidikan.

  33. Siti Susanti says:

    1. Organisasi profesi guru diera milineal harus menjadi ujung tombak dalam peningkatan profesionalisme seorang guru. Karena, di era ini merupakan masa dimana teknologi digital semakin pesat dalam perkembangannya. Dalam hal ini tentu ada pengaruh positif maupun negatif, salah satunya berdampak dibidang pendidikan maka, sebuah pendidikan harus siap menyikapi berbagai analisis yang akan terjadi diera milineal tersebut. Maka, fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru menjadi hal yang harus diperhatikan yaitu seperti meningkatkan kemampuan profesional karena diera milineal ini seorang guru harus dituntut lebih profesional dalam menjalankan profesinya. Selain itu, kewenangan organisasi profesi guru diera milineal harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena tidak jarang seorang guru dalam melaksanakan wewenangnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tetap menegakkan kode etik yang berlaku bagi seorang guru ketika diera milineal seperti saat ini.
    2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam dan membahayakan keselamatan orang lain, hukuman bagi pelanggar adalah dengan teguran lisan, teguran tertulis maupun mendapat celaan dari orang lain. Pelanggaran sedang adalah segala bentuk pelanggaran yang dapat mengancam atau membahayakan keselamatan orang lain bahkan dirinya pun akan menjadi terancam dengan mendapatkan sanksi yang tidak terlalu berat yaitu jika dalam bidang pendidikan maka, akan dipindahkan atau diberhentikan dari jabatan yang dimilikinya. Sedangkan untuk pelanggaran berat adalah segala bentuk pelanggaran yang dapat membahayakan bahkan mengancam nyawa orang lain, hukuman pelanggaran ini adalah dengan mendapatkan sanksi yang berat dimuka pengadilan bahkan jika dibidang pendidikan, seseorang yang melanggar pelanggaran berat tersebut akan diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.
    3. Kode etik adalah rujukan paling utama bagi seorang guru dalam menjalankan amanahnya sebagai guru. Dengan menjalankan kode etik yang berlaku maka, dengan begitu dapat meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme seorang guru. Selain itu, untuk menjadi seorang guru yang dapat menjadi contoh baik bagi siswanya adalah ketika guru tersebut dapat menerapkan etika yang patut untuk dilaksanakan. Maka dari itu, kode etik guru menjadi sangat penting di terapkan oleh seluruh insan yang berprofesi sebagai guru. Kode etik tersebut adalah seperti guru berbakti membimbing siswanya, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, guru memelihara hubungan seprofesi dan guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
    4. Seorang guru harus menjaga hubungan baik dengan teman sejawat atau dalam organisasi profesi itu sendiri yaitu dengan adanya hubungan timbal balik antara anggota profesi dengan organisasi, baik dalam menjalankan kewajiban maupun dalam mendapatkan hak nya sebagai seorang guru. Seorang guru pun harus bertindak sesuai dengan tujuan sistem organisasi dan menjaga nama baik organisasi profesi, bahkan guru juga harus aktif dalam mengembangkan organisasi profesi guru tersebut dan guru harus bertanggungjawab atas tugas dari organisasi profesi guru. Sedangkan hubungan guru dengan pemerintah adalah guru ikut serta dalam membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Guru juga berusaha meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan program pemerintah terutama dalam bidang pendidikan.

  34. Siti Susanti says:

    1. Organisasi profesi guru diera milineal harus menjadi ujung tombak dalam peningkatan profesionalisme seorang guru. Karena, di era ini merupakan masa dimana teknologi digital semakin pesat dalam perkembangannya. Dalam hal ini tentu ada pengaruh positif maupun negatif, salah satunya berdampak dibidang pendidikan maka, sebuah pendidikan harus siap menyikapi berbagai analisis yang akan terjadi diera milineal tersebut. Maka, fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru menjadi hal yang harus diperhatikan yaitu seperti meningkatkan kemampuan profesional karena diera milineal ini seorang guru harus dituntut lebih profesional dalam menjalankan profesinya. Selain itu, kewenangan organisasi profesi guru diera milineal harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena tidak jarang seorang guru dalam melaksanakan wewenangnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tetap menegakkan kode etik yang berlaku bagi seorang guru ketika diera milineal seperti saat ini.
    2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam dan membahayakan keselamatan orang lain, hukuman bagi pelanggar adalah dengan teguran lisan, teguran tertulis maupun mendapat celaan dari orang lain. Pelanggaran sedang adalah segala bentuk pelanggaran yang dapat mengancam atau membahayakan keselamatan orang lain bahkan dirinya pun akan menjadi terancam dengan mendapatkan sanksi yang tidak terlalu berat yaitu jika dalam bidang pendidikan maka, akan dipindahkan atau diberhentikan dari jabatan yang dimilikinya. Sedangkan untuk pelanggaran berat adalah segala bentuk pelanggaran yang dapat membahayakan bahkan mengancam nyawa orang lain, hukuman pelanggaran ini adalah dengan mendapatkan sanksi yang berat dimuka pengadilan bahkan jika dibidang pendidikan, seseorang yang melanggar pelanggaran berat tersebut akan diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.
    3. Kode etik adalah rujukan paling utama bagi seorang guru dalam menjalankan amanahnya sebagai guru. Dengan menjalankan kode etik yang berlaku maka, dengan begitu dapat meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme seorang guru. Selain itu, untuk menjadi seorang guru yang dapat menjadi contoh baik bagi siswanya adalah ketika guru tersebut dapat menerapkan etika yang patut untuk dilaksanakan. Maka dari itu, kode etik guru menjadi sangat penting di terapkan oleh seluruh insan yang berprofesi sebagai guru. Kode etik tersebut adalah seperti guru berbakti membimbing siswanya, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, guru memelihara hubungan seprofesi dan guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
    4. Seorang guru harus menjaga hubungan baik dengan teman sejawat atau dalam organisasi profesi itu sendiri yaitu dengan adanya hubungan timbal balik antara anggota profesi dengan organisasi, baik dalam menjalankan kewajiban maupun dalam mendapatkan hak nya sebagai seorang guru. Seorang guru pun harus bertindak sesuai dengan tujuan sistem organisasi dan menjaga nama baik organisasi profesi, bahkan guru juga harus aktif dalam mengembangkan organisasi profesi guru tersebut dan guru harus bertanggungjawab atas tugas dari organisasi profesi guru. Sedangkan hubungan guru dengan pemerintah adalah guru ikut serta dalam membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Guru juga berusaha meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan program pemerintah terutama dalam bidang pendidikan.

  35. Terrycew says:

    The model time I slogan Gail Dines speak, at a conference in Boston, she moved the audience to tears with her statement of the problems caused next to dirt, and provoked laughing with her intelligent observations roughly pornographers themselves. Activists in the audience were newly inspired, and men at the event – multifarious of whom had on no account viewed pornography as a complication before – queued up afterwards to guaranty their support. The mise en scene highlighted Dines’s tense charisma and the fact that, since the undoing of Andrea Dworkin, she has risen to that most scabrous and interesting of free roles: the world’s paramount anti-pornography campaigner.

    sweetbigboobstube

  36. Dhita Anjelita says:

    1. Fungsi organisasi guru yaitu untuk meningkatkan kualitas profesionalisme para guru bukan hanya itu saja akan tetapi Organisasi guru juga berfungsi dalam ranah hukum dan bantuan moral yang mengurus permasalahan permasalahan yang dialami guru. Pada era mileniel sekarang ini Organisasi guru tidak hanya berfungsi dalam melindungi hak – hak guru dan meningkatkan profesionalistas saja akan tetapi juga sebagai tempat aspirasi para guru – guru. Yang bertujuan untuk menentukan kebijakan pemerintah.

    2. a. Pelanggaran ringan merupakan pelanggaran yang tidak membahayakan manusia dan masih bisa dengan mudah dimaafkan. Sanksi pelanggaran ini yaitu Dengan teguran lisan dan tertulis.
    b. pelanggaran sedang yaitu pelanggaran yang sudah melebihi batas wajar tapi masih bisa ditolerir dimana sanksinya yaitu bisa dengan memindahkan tempat kerjanya
    c. Pelanggaran berat yaitu pelanggaran yang sudah membahayakan manusia sanksinya yaitu dengan pemberhentian secara tidah hormat.

    3. Kode etik profesi merupakan sebuah aturan yang bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga kerukunan serta kesejahteraan anggota, meningkatkan sifat mengabdi anggota, meningkatkan profesionalitas atau mutu profesi dan juga mutu organisasi. Sesuai dengan pernyataan tersebut jelas bahwa kode etik profesi guru menjadi sebuah pedoman untuk meningkatkan profesionalitas dan juga untuk menghindari serta membatasi perilaku guru supaya tidak berperilaku menyimpang.

    4. Hubungan guru dengan Organisasi profesinya
    a. Guru menjadi anggota organisasi profesi dan Berperan aktif dalam melakukan kegiatan dalam kepentingan pendidikan.
    b. Guru memajukan organisasi profesi guru yang bagi pendidikan.
    C. Guru mengembangkan Organisasi profesi guru sebagai pusat dan sarana informasi dan komunikasi untuk kepentingan guru dan masyarakat
    d. Guru menjaga dan mempertimbangkan tindakannya secara pribadi dalam menjalankan tugas tugasnya dan berani bertanggung jawab atas tindakannya.
    e.  Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas sebagai tindakan-tindakan profesional
    f. Guru dilarang melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya
    g. . Guru dilarang mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
    h. Guru dilarang menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
    Hubungan guru dengan pemerintah
    a. Guru memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kegiatan program pembangunan bidang pendidikan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang- undangan lainnya.
    b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya
    c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
    d. Guru dilarang menghindari kewajiban yang diberikan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran
    e. Guru dilarang melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

  37. Chaerisa Dwi Hardini says:

    1. Fungsi dan wewenang organisasi profesi guru di era millenial ini telah berubah seiring berjalannya waktu dan harus selalu meningkat, mengingat organisasi ini pada jaman dulu dijalankan dengan kurang baik. Pada era millenial ini menjadikan peningkatan pada profesionalitas guru yang diutamakan, karena tidak diukur hanya dengan sertifikat profesi pendidik saja tetapi juga kompetensi yang harus diasah melalui kegiatan berkelanjutan melalui organisasi profesi guru agar berubah menjadi lebih baik. Tak hanya itu, adanya organisasi guru ini untuk meningkatkan profesionalisme guru yang mampu memberikan bantuan moril dan hukum apabila terdapat permasalahan yang dilakukan oleh guru. Sehingga, fungsi dan wewenang dari organisasi profesi ini tidak hanya sebagai perlindungan hukum atau pengembangan profesionalisme tetapi mampu menyuarakan suara hati dari guru yang menjadi landasan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang strategis dan berdampak pada guru. Dapat dikatakan organisasi profesi ini sebagai fasilitator dalam penentuan kebijakan dari pemerintah yang nantinya disampaikan kembali ke semua guru, tak hanya itu organisasi ini pun dituntut untuk selalu berinovasi serta bertransformasi dalam menyalurkan aspirasi guru pada era millenial ini dan dapat menjadi wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi permasalahan. Dengan melakukan bersama maka akan dapat melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan dengan wibawa dan kekuatan dalam bertindak.
    2. Dalam dunia pendidikan terdapat 3 tingkatan dalam hukuman dalam pelanggaran, yaitu ringan, sedang, dan berat. Dapat dijelaskan bahwa hukuman ringan adalah hukuman dengan tingkat dibawah dalam arti dapat dikontrol dengan sederhana seperti diberikan sanksi teguran dan peringatan tulis. Apabila hukuman sedang adalah hukuman dengan tingkat ditengah (menengah) yang biasanya bersifat sementara dalam arti dapat menghilangkan hak istimewa yang telah diberikan seperti penundaan pemberian hak guru dan penurunan pangkat. Sedangkan hukuman berat adalah hukuman dengan tingkat diatas yang berarti sudah tidak bisa di toleransi karena sudah parah seperti diberhentikan dengan tidak hormat dan bahkan diberikan sanksi pidana yang akan diproses oleh polisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
    3. Kode etik sebagai pedoman dan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru, agar dapat menghindari tindakan semena-mena atau asusila kepada peserta didik. Bertujuan untuk menjungjung tinggi martabat profesi yang terhormat, menjaga dan memelihara kesejahteraan, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, dan meningkatkan mutu organisasi profesi yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, kode etik memiliki fungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme dengan cara guru membimbing anak didik seutuhnya, menciptakan suasana kehidupan sekolah dengan memelihara hubungan baik antar orangtua dan siswa, berusaha meningkatkan dan mengembangkan mutu profesinya, meningkatkan mutu organisasi guru profesionalitas, serta melaksanakan segala ketentuan berupa kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru.
    4. Organisasi profesi guru memiliki tujuan sebagai wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan mendidik melalui proses pendidikan serta latihan yang relatif lama yang dilakukan dalam lembaga tertent yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dari itu terdapat hubungan antara guru dengan organisasi profesi seperti guru akan menjadi anggota yang aktif dalam program pendidikan, guru dapat mematangkan dan memajukan organisasi yang akan memberikan manfaat dalam pendidikan, guru dapat mengembangkan organisasi sebagai pusat informasi kepentingan guru dalam pendidikan, guru harus dapat menjalankan tugas organisasi dan bertanggungjawab, guru tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merusak martabat organisasi profesi. Dengan adanya organisasi ini tentu ada persetujuan dari pemerintah, maka dari itu terdapat hubungan antara guru dengan pemerintah seperti harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program pendidikan sesuai undang-undang, guru membantu program pemerintah, guru berusaha meningkatkan rasa persatuan berdassarkan pancasila, guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah, guru tidak boleh melanggar dan melakukan tindakan yang merugikan negara karena memiliki kode etik apabila melakukannya akan mendapatkan sanksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *